PLN, ITB dan ITS Kerjasama 'Jiplak' Komponen PLTU

Jakarta, PT PLN (Persero) bekerjasama mengembangkan rekayasa balik atau reverse engineering untuk 'menjiplak' komponen PLTU dengan ITB dan ITS. Hal ini dilakukan agar Indonesia tak terus bergantung dengan komponen impor dalam setiap pembangunan proyek PLTU.

"Reverse engineering kita punya barang, kita tiru kita jiplak kita bongkar lalu dibuat sendiri yang punya barang tidak tahu. Misalnya kompa kita lihat bagaimana kompanya. Lalu kita buat kompa yang sama dengan fungsi yang sama, kita kerjasama dengan ITS dan ITB," kata Direktur Utama PLN Nur Pamudji di acara MoU antara PLN dengan ITB dan ITS tentang pendidikan dan penelitian ketenagalistrikan di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis (24/11/2011)

Ia mengatakan komponen-komponen yang akan dijiplak itu adalah di komponen yang bisa membuat PLTU itu berfungsi. Menurutnya di PLTU ada komponen utama yaitu boiler dan generator, nantinya yang akan dijiplak adalah komponen pompa dan pipa.

"Rencananya akan segera dimulai kita akan kerjasama identifikasi untuk pembagiannya misalnya ITS di mana, ITB di mana," katanya.

Menurutnya hal yang paling penting dari kerjasama ini adalah soal penguasaan teknologi bagi Indonesia di bidang ketenagalistrikan. Nantinya secara langsung akan mengurangi ketergantungan impor.

"Jadi suatu saat ini kalau bangun PLTU lagi sudah produksi dalam negeri," katanya.

Pamudji juga mengatakan selain kerjasama reverse engineering dimungkinkan kerjasama lainnya seperti pekerjaan redesain, remanufacturing dan lain-lain.

"Sebelumnya dengan ITB dan ITS ada kerjasama transportasi batubara, ITB evaluasi sumur gas dan kerjasama bidang pendidikan. Penandantangan ini kelanjutan dari keerjasama yang telah dibina bersama khususnya dengan ITB sejak 2005 dan ITS tahun 2009 dibidang peneltian dan pengembangan ketenagalistrikan," katanya.

Manager Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Bambang Dwiyanto menambahkan langkah reverse engineering ini tidak akan melanggar hak cipta dari pemilik merek atau lainnya.

"Nggak, nggak tidak ada pelanggaran hak cipta, kita tahu kalau pelanggaan hak cipta ada hukuman 4 tahun, itu sudah menjadi pertimbangan," katanya.

Sumber : Detik Finance

'Ekonomi domestik harus lebih dioptimalkan'

JAKARTA, Meski faktor eksternal global tengah dipenuhi ketidakstabilan, optimalisasi potensi ekonomi domestik dan pemerataan pembangunan dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi kuantitas dan kualitas.

 

Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menuturkan faktor nonekonomi juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Namun, ukuran ekonomi Indonesia yang besar, serta daya beli domestik yang terus naik, bisa menopang ekonomi nasional.

 

"Tapi kita belum sampai tingkat optimal dalam memanfaatkan potensi ekonomi domestik, akibatnya meski pertumbuhan ekonomi naik, IPM [Indeks Pembangunan Manusia] turun, peringkat doing bussines juga turun. Ini tidak masuk akal," tuturnya. 

 

Untuk itu, lanjut Bambang, pemerintah melalui MP3EI berupaya meningkatkan investasi infrastruktur yang disadari dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat besar di mana pembangunan berlangsung. 

 

Di lain pihak, pemerintah tengah berupa membereskan kebijakan  yang menghambat pembangunan, a.l. UU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur soal proses tender proyek-proyek pemerintah.

 

"Tema penting ekonomi Indonesia itu salah satunya pembangunan infrastuktur karena ini menyumbang pertumbuhan dan multiply effect nya besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga kelas ekonomi Indonesia bisa meningkat dari middle low income country menjadi middle income country," papar Bambang.

Sumber : Bisnis

Teknologi industri harus diprioritaskan

Thee Kian we

JAKARTA: Indonesia jangan terjebak kutukan negara kaya sumber daya (resources curse), tetapi harus memprioritaskan pengembangan teknologi industri guna menghasilkan barang jadi bernilai tambah lebih.

Ekonom senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Thee Kian Wie menyampaikan pelaku industri sebaiknya tidak terlena hanya mengekspor hasil kekayaan barang mentah. Untuk membangun daya saing, menurut dia, kelompok industri harus meningkatkan kemampuan teknologi.

“Teknologi industri untuk mengolah SDA ke barang jadi adalah hal paling utama untuk mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi,” ujar Thee di Jakarta, hari ini.

Dia menjelaskan pencapaian petumbuhan ekonomi saat ini berpusat pada kemajuan di bidang industri. Untuk itu, pemerintah perlu fokus terhadap prospek industri dalam negeri.

Dia menguraikan, terdapat tiga hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja industri, yaitu quality atau kualitas yang baik, cost atau pembiayaan yang rendah, dan delivery atau pengiriman yang tepat waktu.

“Kalau dilihat pengiriman di pelabuhan kita bisa dua minggu baru sampai, cost pun jadi besar. Ini sangat menghambat,” terangnya.

Menurut Thee, upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi tiga hal tersebut yakni dengan menambah kembali insentif.

Pemerintah perlu memaksimalkan anggaran untuk perbaikan prasarana fisik dan infrastruktur untuk mendukung kinerja industri.

“Pembangunan infrastruktur tentu dari anggaran dan PPP [Public-Private Partnership],” ucapnya.

Untuk menarik minat swasta membantu pembangunan infrastruktur, Thee mengatakan pemerintah tentu perlu mempermudah sistem perizinan yang hingga kini masih sangat rumit.

Kondisi iklim usaha yang baik, sambungnya, akan menarik investasi yang besar dari luar negeri.

“Laporan Bank Dunia, akses kemudahan melakukan bisnis di Indonesia itu buruk. Kita nomor 124, sedangkan Singapura nomor satu. Ini fakta kongkrit,” tegasnya.

Dia menuturkan pemerintah harus kembali memiliki inovasi sistem seperti pembenahan industri yang terjadi pada zaman orde baru. Saat itu, ia bercerita muncul dua sistem yang mendukung perkembangan industri.

Sistem tersebut antara lain, deregulasi yang merupakan penghapusan berbagai peraturan pemerintah yang menghambat kegiatan swasta.

Kedua, dilakukan pembaruan kebijakan niaga atau trade reform yang memudahkan transaksi regional.

“Dengan adanya deregulasi dan trade reform penghasilan devisa dari sektor industry melesat tajam, dari Cuma 5% pada 1980-an, menjadi di atas 50% pada 1993 dengan perkembangan manufaktur mencapai dua digit,” jelasnya.

Senada dengan Thee, ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Sjamsu Rahardja mengimbau pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan di tingkat regional dan kepastian pembangunan infrastruktur.

“Domestic market dan demand kita sedang bagus. Kita harus melakukan paket reformasi seperti perizinan di tingkat regional,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan reformasi di bidang kekayaan intelektual, kepastian regulasi, dan kebijakan persaingan industri untuk meningkatkan kepercayaan investasi. Hal ini perlu diupayakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Bisnis

SBY: Proteksi diprioritaskan bagi industri muda

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung lebih  memprioritaskan proteksi bagi industri baru berkembang, dengan lebih dulu mempertimbangkan sejumlah aspek dan implikasi ekonominya.

Kepala Negara mengatakan dalam mengambil kebijakan untuk  melakukan proteksi tersebut pemerintah harus mempertimbangkan implikasi ekonominya.

“Pandangan saya melindungi satu sampai dua industri yang masih berkembang tidak berarti kita mensahkan kebijakan proteksionisme. Dalam hal ini, apabila ambil keputusan [itu], kita harus pertimbangkan semua aspek,” kata Presiden seusai mendengarkan kuliah Ha-Joon Chang, profesor bidang ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris, hari ini di Istana Negara.

Presiden menegaskan tujuan untuk melindungi industri muda atau baru berkembang agar mereka dapat bersaing di pasar dan industri lain.

Sikap pemerintah tersebut sekaligus menciptakan kondisi yang adil bagi semua pihak. Sebaliknya, perusahaan yang berskala kecil dan baru berkembang harus bertekad agar bisa bersaing, ujar Kepala Negara.

Menurut Yudhoyono, pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan melakukan proteksi terhadap industri tetap harus mempertimbangkan implikasi ekonominya, dan melakukan evaluasi dampak dari keputusan itu.

“Bila yakin negara ini akan diuntungkan dengan strategi tersebut, yaitu keputusan yang kita ambil dalam melindungi industri muda, maka kita akan menjalankan kebijakan itu. Kita miliki target jangka panjang untuk kepentingan negara dan rakyat,” kata Presiden.

Pemerintah, jelasnya, akan memberikan peranan bagi BUMN dalam upaya mengembangkan ekonomi, dengan cara menciptakan badan usaha yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Presiden mengemukakan saat ini dibutuhkan penciptaan sektor ekonomi dengan memanfaatkan peluang yang ada, termasuk di sektor pertanian, industri pertambangan dan industri pelayanan, agar mencapai produktivitas yang tinggi serta memiliki kemampuan bersaing yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan teknologi dan inovasi, ujarnya.

Yudhoyono berpandangan Indonesia harus mampu menentukan dan meletakkan target pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus bertekad memilih cara sendiri.

Dia mengatakan  Indonesia tidak bisa hanya mencontoh langkah yang digunakan oleh negara lain, termasuk negara yang telah maju.

“Kita tidak bisa impor dan sahkan model asing, karena kita ingat tiap kemeja beda ukuran dengan tiap orang,” katanya.

Terbukti Indonesia mampu melewati tantangan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008, dengan melakukan sejumlah regulasi dan menciptakan mekanisme pasar yang efektif sehingga menjadikan ekonomi efisien.

Untuk itu, lanjutnya, juga diperlukan peranan Indonesia untuk menjamin tercapainya suatu ekonomi global yang diharapkan.

Sumber : Bisnis