Jepang Ancam Seret Indonesia ke WTO

Rakyat Indonesia menuntut pemerintah untuk menghentikan ekspor bauksit mentah ke jepang, rakyat meminta agar bauksit diproses di dalam negeri sebelum diekspor

TOKYO, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang mengancam menyeret Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih mineral, termasuk nikel. Sikap ini dilakukan karena Jepang merupakan negara kedua terbesar pengguna nikel di dunia.

"Langkah-langkah sepihak di Indonesia itu tidak sesuai dengan aturan WTO," kata Takayuki Ueda, Direktur Umum Industri Manufaktur Departemen Perdagangan Jepang, Senin (11/6/2012). Rencananya Indonesia akan melarang ekspor mineral tambang mentah pada tahun 2014.

Menurut Ueda, Pemerintah Jepang akan berusaha menempuh jalan negosiasi sebelum memutuskan untuk menyeret Indonesia ke markas besar WTO di Geneva, Swiss. Selain melarang ekspor bijih mineral tambang, Indonesia juga menerapkan bea keluar (BK) ekspor sebesar 20 persen.

Ueda menegaskan, adanya beleid tersebut, industri manufaktur di Jepang khawatir kinerja industri mereka akan melorot. Sebab, biaya produksi perusahaan mereka akan membengkak.

Kekhawatiran industri manufaktur di Jepang cukup beralasan karena Indonesia merupakan sumber bahan baku biji mineral utama bagi Jepang. "Tidak ada negara lain yang menggantikan Indonesia," kata Toshio Nakamura, Manajer Umum Bahan Baku Logam di Mitsui & Co yang merupakan pedagang nikel terbesar di Jepang.

Dampak lain dari beleid yang diterbitkan pemerintah Indonesia itu adalah, adanya potensi kenaikan harga nikel sebesar 17 persen menjadi 20.000 dollar AS per metrik ton pada kuartal keempat nanti.

Sukristiyawan, manajer senior pemasaran PT Aneka Tambang, produsen terbesar nikel di Indonesia bilang, ekspor nikel dari Indonesia diperkirakan turun 20 persen pada semester II tahun ini.

Usaha negosiasi

Agar aturan tersebut tidak merugikan industri manufaktur di Jepang, pemerintahan negeri Sakura itu berusaha melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Rencananya, pemerintah Jepang akan bersua dengan Rizal Affandi Lukman, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Ekonomi.

Ueda bilang, mereka sudah sepakat untuk melakukan pembicaraan terkait beleid larangan ekspor bijih tambang tersebut. Selain itu, Ueda mengaku siap memberikan dukungan kepada Indonesia, terkait dengan pembinaan industri di Indonesia dengan meningkatkan nilai tambah pada biji besi yang belum diolah.

"Melawan Indonesia tidak obyektif bagi Jepang. Jepang memiliki hubungan jangka panjang dengan Indonesia dan hubungan bisnis juga dekat," kata Ueda. "Kami ingin mencari solusi melalui dialog,"

Jepang mengimpor 3,65 juta ton bijih nikel pada tahun 2011, menurut data kementerian keuangan. Indonesia memasok 1,95 juta ton, atau 53 persen, diikuti oleh Kaledonia Baru dengan 27 persen dan Filipina dengan 19 persen, data menunjukkan.

Jepang smelter termasuk Pacific Metals Co dan Sumitomo Metal Mining Co impor Bijih nikel untuk memproduksi feronikel dan halus.

Sumber: Kompas

Republik Indonesia Ekspor Bauksit karena Tak Bisa Mengolah

Tambang bauksit rusak, akibat terlalu banyak permintaan dari jepang mengakibatkan kerusakan lingkungan

MedanBisnis – Jakarta. Belum adanya industri pengolahan bahan baku bauksit menjadi alumina membuat 100% bauksit mentah diekspor. Bahkan sejak 2011 terjadi ekspor besar-besaran bauksit yang mencapai 40 juta ton per tahun.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, industri alumunium adalah industri terpenting kedua setelah industri besi baja. Tetapi pada saat ini industri aluminum hulu khususnya yang mengolah bahan baku bauksit menjadi alumina belum ada di Indonesia.

"Padahal kebutuhan alumina PT Inalum (perusahaan yang memproduksi aluminium) saat ini mencapai 500.000 ton per tahun. Dan yang jadi masalah seluruhnya harus diimpor. Sementara itu produksi aluminium ingot PT Inalum sebesar 240.000 ton per tahun sebanyak 60%-nya atau 135.000 ton diekspor ke Jepang," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (13/6).

Apalagi kata Hidayat, pada sisi lain, industri hilir aluminium nasional masih membutuhkan aluminium ingot sebesar 600.000 ton yang 83%-nya masih diimpor. "Sebanyak 135.000 produksi aluminium ingot PT Inalum diekspor ke Jepang, padahal industri hilir aluminium nasional masih membutuhkan aluminium igot sebesar 600.000 ton yang sebagian besar (83%) masih diimpor," ungkapnya.

Sementara saat ini telah terjadi ekspor besar-besaran bijih bauksit khususnya pada 2011 yang mencapai sebesar 40 juta ton, meningkat 5 kali dibanding di 2008. "Sementara cadangan terbukti bauksit Indonesia adalah sebesar 180 juta ton, sehingga diperkirakan cadangan tersebut akan habis dalam 4-5 tahun ke depan. Apabila tidak dilakukan pengendalikan ekspor bauksit yang akan berakibat tidak tumbuhnya industri aluminium dalam negeri," katanya. (dtf)

Sumber: Medan Bisnis Daily

Teknologi ikuti bisnis, bukan sebaliknya

Teknologi yang diterapkan pelaku bisnis terutama usaha kecil menengah (UKM) selayaknya mengikuti tujuan dan kebutuhan bisnis, bukan sekedar mengikuti kecanggihan.

"Tidak selalu tentang (kecanggihan) teknologi. Teknologi itu siap. Masalah UKM ada pada bisnisnya sendiri," kata Manajer Pengelola Dell Indonesia, Pieter Lydian, di sela-sela peluncuran server PowerEdge Dell generasi ke-12 di Jakarta, Rabu.

Permasalahan yang seringkali dihadapi UKM, menurut Pieter, yaitu pengelolaan keuangan dan pemasaran yang lemah sebelum menerapkan teknologi.

"Seperti yang saya katakan teknologi itu menjadi 'budak'-nya bisnis. Artinya, penerapan teknologi mengikuti strategi bisnis," kata Pieter.

Direktur Pengembangan Strategi Bisnis Intel Indonesia, Harry K. Nugraha, dalam kesempatan yang sama mengatakan UKM membutuhkan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dalam penerapan komputasi awan (cloud) untuk mendukung bisnis.

"Sudah banyak pula layanan e-commerce di Indonesia yang menawarkan jasa penjualan lewat internet, dari (mekanisme) pembayaraan hingga pengiriman barang," kata Harry.

Penggunaan komputasi awan, menurut Harry, mengefisienkan kebutuhan pembelian perangkat fisik (hardware) yang rutin serta lisensinya karena layanan itu dapat dirotasi antar negara.

Harry mengatakan pengakses data dari komputasi awan memiliki kecenderungan tidak terlalu peduli dengan perawatan server fisik, menghindari pembelian server dan memilih untuk berlangganan, menginginkan kapasitas hasil, menentukan aplikasi yang digunakan dan keamanan jaringan.

"Secara infrastruktur (teknologi) sudah memungkinkan. Secara solusi sudah ada. Tapi bagaimana pengeimplementasiannya, dari sisi bisnis harus disiapkan dulu (tujuannya)," kata Harry. 

Sumber : Antara News

Ekonom: pembinaan kewirausahaan perlu kebijakan fokus

pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang fokus jika serius ingin membina dan mengembangkan kewirausahaan masyarakat serta berbagai kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM).

"Setidaknya, ada lembaga yang dikhususkan untuk menangani itu," katanya di Medan, Sabtu, terkait Peringatan Satu Tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

Selama ini, kata Ami, pola pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di tanah air, baik melalui koperasi mau pun UKM dinilai kurang fokus.

Hal itu disebabkan hampir seluruh institusi negara menangani pengembangan kewirausahaan tersebut meski pemerintah telah membentuk Kementerian Koperasi dan UKM.

"BI, Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, semuanya ikut menangani," katanya.

Akibatnya, kata dia, tidak ada program yang fokus dan terpadu karena pola pembinaan dan pengembangannya dilakukan secara "keroyokan".

Tidak fokusnya pola tersebut menyebabkan bantuan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan itu sering menumpuk pada kelompok UKM tertentu.

Jika UKM tertentu mendapatkan simpati dari BUMN dan perusahaan swasta yang akan memberikan sisa keuntungan dan dana tanggung jawab sosial (coorporate social responsibiliy /CSR), maka dananya hanya mengalir untuk UKM tersebut.

Sedangkan UKM dan kelompok kewirausahaan lain yang kurang dikenal dan belum mendapatkan simpati tidak akan menerima bantuan yang dapat dijadikan modal usaha itu.

Jika tidak ingin membentuk lembaga, mungkin pemerintah perlu memaksimalkan peranan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai satu-satunya institusi negara yang fokus dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.

BUMN yang ingin memberikan lima persen sisa keuntungan dan perusahaan swasta yang berniat memberikan CSR dapat menyalurkannya melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

"Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM yang perlu kerja keras untuk memanfaat dana itu guna mengembangkan kewirausahaan," katanya.

Kemudian, Ami yang juga Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi USU itu menambahkan, pemerintah juga perlu mempermudah kalangan wira usaha untuk mendapatkan modal kredit dari perbankan.

Jika masih sulit mendapatkan modal, diperkirakan cukup payah kewirausahaan bisa dikembangkan. "Yang penting, jangan terlalu banyak administrasi," katanya.

Sedangkan upaya lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah adanya pendidikan dan pengembangan budaya wira usaha di kalangan masyarakat.

Meski sebagian masyarakat telah berupaya menjadi wira usaha, tetapi tidak jarang kurang mengalami perkembangan karena tidak mengetahui sistem yang baik dalam berusaha.

"Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang cara berusaha yang baik, seperti aspek peningkatan produksi, promosi, hingga pembukuan. Pemerintah harus memberikan pendidikan mengenai itu," kata Ami.

Dalam Peringatan Satu Tahun GKN dan peluncuran Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta, Kamis (8/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai peluang dan ruang untuk berwirausaha di Indonesia masih terbuka luas.

"Potensi dan sumber daya kita besar, baik pertanian, industri ataupun jasa. Namun realitas yang lain menunjukkan belum semuanya itu kita berdayakan secara optimal," katanya. 


Sumber : Antara News