Ambisi pemerintah untuk memproduksi
kendaraan dengan harga terjangkau bagi sebagian masyarakat Indonesia
bukan barang baru. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah bermimpi untuk
menghasilkan mobil nasional (Mobnas).
Ide membuat mobil murah sekaligus Mobnas sudah muncul sejak 17 tahun lalu, tepatnya pada 19 Februari 1996. Kala itu pemerintah yang masih dipimpin Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pebangunan Industri Mobil Nasional.
Kini hampir dua dekade, pemerintah kembali mengeluarkan ide membuat mobil murah namun tanpa label Mobnas. Pemerintah memilih untuk mengembangkan mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car-LCGC) lewat payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
1. Tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat dalam wujud pembuatan mobil nasional
2. Dalam jangka panjang, mobil nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka memperkuar kemandirian sumber-sumber pembiayaan nasional
Kriteria Mobil Nasional
1. Menggunakan merek yang diciptakan sendiri
2. Diproduksi di dalam negeri
3. Menggunakan komponen buatan dalam negeri
Kementerian yang terlibat dan tugasnya:
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
membina, membimbing, dan memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut:
a. menggunakan merek yang diciptakannya sendiri
b. sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;
c. dapat mengekspor mobil hasil produksinya.
2. Menteri Keuangan
memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.
3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil nasional tersebut dapat berjalan lancar
Mobil Murah SBY
Kendati tak spesifik membuat payung hukum mengenai Mobnas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP Nomor 31/2013 yang didalamnya mengatur PPNBM bagi industri otomotif. Selain mobil murah dan hemat energi, aturan ini juga mengatur masalah pajak bagi kendaraan jenis lainnya. Khusus untuk pengembangan mobil murah, berikut adalah arahan pemerintah:
Dasar pertimbangan:
Untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri, perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap kendaraan bermotor
Fasilitas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor dihitung dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon,
Kriteria bebas PPNBM:
1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.(Fik/Shd) - liputan6.com
 |
| Sedan - Timor Indonesia |
Ide membuat mobil murah sekaligus Mobnas sudah muncul sejak 17 tahun lalu, tepatnya pada 19 Februari 1996. Kala itu pemerintah yang masih dipimpin Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pebangunan Industri Mobil Nasional.
Kini hampir dua dekade, pemerintah kembali mengeluarkan ide membuat mobil murah namun tanpa label Mobnas. Pemerintah memilih untuk mengembangkan mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car-LCGC) lewat payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dalam pesan singkatnya kepada
Liputan6.com, memastikan program yang diusung pemerintah kali ini
berbeda dengan proyek Mobnas karya pemerintah Soeharto. "Diharapkan akan
lebih baik setelah mempelajari dengan seksama segala sesuatunya," kata
Hidayat.
Berikut adalah perbedaan pengembangan Mobnas Soeharto dan mobil LCGC:
Mobnas Soeharto
Dalam mengembangkan Mobnas, mantan presiden (Alm) Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional. Payung hukum ini kemudian dicabut dua tahun kemudian.
Tujuan:
Berikut adalah perbedaan pengembangan Mobnas Soeharto dan mobil LCGC:
Mobnas Soeharto
Dalam mengembangkan Mobnas, mantan presiden (Alm) Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional. Payung hukum ini kemudian dicabut dua tahun kemudian.
Tujuan:
1. Tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat dalam wujud pembuatan mobil nasional
2. Dalam jangka panjang, mobil nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka memperkuar kemandirian sumber-sumber pembiayaan nasional
Kriteria Mobil Nasional
1. Menggunakan merek yang diciptakan sendiri
2. Diproduksi di dalam negeri
3. Menggunakan komponen buatan dalam negeri
Kementerian yang terlibat dan tugasnya:
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
membina, membimbing, dan memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut:
a. menggunakan merek yang diciptakannya sendiri
b. sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;
c. dapat mengekspor mobil hasil produksinya.
2. Menteri Keuangan
memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.
3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil nasional tersebut dapat berjalan lancar
Mobil Murah SBY
Kendati tak spesifik membuat payung hukum mengenai Mobnas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP Nomor 31/2013 yang didalamnya mengatur PPNBM bagi industri otomotif. Selain mobil murah dan hemat energi, aturan ini juga mengatur masalah pajak bagi kendaraan jenis lainnya. Khusus untuk pengembangan mobil murah, berikut adalah arahan pemerintah:
Dasar pertimbangan:
Untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri, perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap kendaraan bermotor
Fasilitas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor dihitung dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon,
Kriteria bebas PPNBM:
1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.(Fik/Shd) - liputan6.com
Sumber: Asia Nusa
