Welcome

News Industri Indonesia

Senin, 31 Oktober 2011

Indonesia Terlambat 30 Tahun Kembangkan Mobnas

Mobil Ciptaan Esemka Indonesia
JAKARTA, Pengamat otomotif Soehari Sargo mengatakan sangat terlambat jika Indonesia ingin mengembangkan mobil nasional (mobnas) sendiri, karena kesempatan untuk mengembangkan mobnas sudah sejak 30 tahun lalu.

"Terlambat jika Indonesia ingin mengembangkan mobnas. Kesempatan untuk mengembangkan mobnas ada 20 hingga 30 tahun lalu, saat pasar otomotif masih diatur oleh pemerintah," kata Soehari kepada Antara, di Jakarta, Ahad.

Dia mengatakan akan sangat sulit mengembangkan mobnas saat ini pada saat pasar otomotif sudah tidak diatur oleh pemerintah. Selain itu teknologi otomotif yang digunakan saat ini sudah terlalu tinggi sehingga investasi yang ditanamkan untuk menciptakan mobnas akan sangat besar.

Menurut Soehari Sargo , jika Indonesia ingin membuat mobnas paling tidak dilakukan pada saat yang sama Malaysia membuat Proton. Jika dilihat saat ini Mobnas Malaysia tersebut dapat berkembang walaupun dengan adanya "ASEAN Free Trade Area" (AFTA) persaingan menjadi sangat ketat dengan produsen otomotif Amerika, Jepang, dan Eropa.

"Indonesia lebih baik memanfaatkan saja kemampuan yang dimiliki saat ini. Indonesia dapat menjadi basis produksi otomotif dunia, karena semakin banyak produsen otomotif dunia menggunakan komponen dalam negeri," ujar dia.

Menurut dia, Thailand lebih dulu menyadari keadaan ini sehingga saat ini pun negara tersebut telah menjadi basis produksi otomotif dunia.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat menjadi basis produksi otomotif dunia mengingat ekspansi besar-besaran produksif otomotif dunia untuk meraih pasar Asia dan Afrika.

"Meningkatkan produksi secepatnya merupakan tujuan produsen otomotif dunia saat ini mengingat permintaan dunia untuk otomotif cukup besar, walaupun pasar otomotif Amerika dan Jepang sedang stagnan saat ini," katanya.

Pasar otomotif di negara-negara maju saat ini sedang mengalami stagnasi lebih karena kebutuhan transportasi masal yang nyaman bagi masyarakat telah terpenuhi, ujar dia. Membeli kendaraan baru bukanlah opsi tepat bagi mereka saat ini mengingat harga minyak juga sedang melonjak.

Sumber : Republika

Tawon Mulai Dipasarkan Oktober Mendatang

Mobil Tawon, Super Gasindo Motor Corporation
JAKARTA, Mobil mini berkonsep City Car ala Indonesia, ‘Tawon’, rencananya akan dipasarkan secara masal akhir Oktober 2011 ini.

Hal itu diungkapkan Direktur Penjualan PT Super Gasindo Jaya, Dewa Yuniardi kepada Republika, Kamis (6/10). “Oktober ini kita pasarkan secara masal, khususnya untuk wilayah Jawa,” ujarnya.

Mobil Tawon ini adalah karya produsen mobil asli Indonesia dari PT Super Gasindo Jaya. Perusahaan yang memiliki pabrik perakitan di Rangkasbitung, Kabupaten Tangerang, Banten ini, optimistik mobil asli Indonesia tersebut akan disambut baik. khususnya pada masyarakat di wilayah pedesaan. "Saat ini sedang memasuki tahap akhir analisis pasar dan penjualannya," kata Dewa.

Dewa menjelaskan, dari rencana penjualannya nanti, memang tidak sebesar produsen mobil asal Jepang atau Amerika di Indonesia. Segmen pasar mobil Tawon ini akan menyasar masyarakat pedesaan. Sasaran ke masyarakat pedesaan ini bukan tanpa alasan.

Di segmen masyarakat itu sudah beberapa konsumen yang tertarik dan memesan mobil Tawon ini, seperti beberapa koperasi di Surabaya dan Tangerang. “Dan beberapa konsumen dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah juga sudah ada yang tertarik,” ujarnya. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk pasar  masyarakat perkotaan, bila ada yang tertarik.

Dewa optimis, dengan segmen penjualan di masyarakat pedesaan ini target penjualan 50 unit perbulan akan tercapai. Kapasitas mesin yang kurang dari 1.000 cc membuat harga mobil ini lebih murah, bila dibandingkan mobil asal Jepang dan Amerika. Mobil Tawon ini akan dibanrol dengan harga Rp 50 hingga Rp 60 juta per unit.

PT  Super Gasindo Jaya sebagai produsen mobil Tawon tergabung dalam asosiasi industri automotif asli Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Asianusa (Asosiasi Industri Automotif Nusantara).

Menurut Ketua Umum Asianusa, Ibnu Susilo kepada Republika  kehadiran mobil Tawon di pasar mobil Indonesia ini menjawab kegundahan semua pihak akan kemampuan anak negeri menghasilkan dan memasarkan mobil asli Indonesia.

Ibnu menjelaskan, secara konsep mobil nasional sudah ada sejak dahulu tapi tidak pernah bertahan. “Dipasarkan Tawon secara masal ini menjadi pertaruhan bagi masyarakat Indonesia dengan komitmennya terhadap mobil nasional,” ujar Ibnu.

Mobil dengan konsep mobil nasional, memang sudah pernah dipasarkan secara masal di Indonesia. Seperti Timor, Bimantara, Kancil dan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu beberapa merek mobil tersebut tetap kalah bersaing dengan mobil asal Jepang, Amerika dan Eropa.

Salah satu mobil asli Indonesia yang masih dipasarkan hingga sekarang adalah ‘Komodo’ yang diluncurkan pada tahun 2009 lalu. Namun, kendaraan offroad berjenis Cruiser ciptaan PT Fin Komodo Teknologi ini hanya dipasarkan di beberapa kalangan tertentu di tanah air. Diantaranya untuk kendaraan bermedan terjal dan di wilayah perkebunan.

Sumber : Republika

Minggu, 30 Oktober 2011

MOBIL NASIONAL HARUS ASLI INDONESIA

Pembuatan mobil nasional, terang Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Dharmawan Danusasmita, tanpa realisasi akan susah. Yang mewacanakan tersebut ada orang yang emosi, tetapi ada pula yang berambisi.
Menurutnya dalam membuat mobil nasional yang paling mahal adalah pada bagian research and developmen. Dalam tahap ini, terangnya, kita harus menguasai proses produksi. Untuk itu, Indonesia pun harus menjadi basis industri dalam pembuatan mobil nasional.
Langkah selanjutnya adalah menjadi basis enginering. “Setelah menguasai RND dan punya tenaga ribua orang yang berkaitan dengan teknologi dan desain, konsep tentang mobil nasional bisa dibicarakan,” katanya
Mobil nasional yang dimaksud benar-benar didesain oleh Indonesia, bukan hanya mobil yang dinamai mobil nasional. Soal waktu, ia menuturkan semua itu tergantung kemampuan kita.

“Tahapan yang sedang dilalui sekarang adalah menjadi production based,” terangnya. Dengan menjadi production based, anak-anak bangsa akan bisa belajar menimba ilmu. Setelah menimba ilmu, dengan biaya yang cukup kemudian baru bisa dibuat RND.

Setelah menguasai RND, kedepannya, akan cerah dalam hal pembuatan mobil nasional. “Mobil yang benar-benar dibuat oleh anak bangsa dengan nama Indonesia dan diproduksi lokal,” ungkapnya. (AT)

Sumber : RamaNews

Sabtu, 29 Oktober 2011

Malaysia Keberatan RI Kenakan Pajak Ekspor Sawit

Jakarta, Pemerintah Malaysia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak ekspor sawit dan turunannya. Mereka meminta Indonesia untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan masalah ini sempat menjadi pembicaraan awal saat pertemuan kepala kedua negara. Indonesia bersedia untuk membahas hal tersebut pada pertemuan lanjutan.

"Bea keluar atau BK, ini menjadi perhatian mereka sekali karena Malaysia itu sekarang sudah praktis tidak mengekspor CPO (crude palm oil). Mereka mengekspornya barang setengah jadi dan bahan jadi, bahan bakunya sebagian cukup besar itu dari Indonesia, jadi kalau Indonesia melakukan bea keluar sekarang ini di mana bea terhadap bahan baku atau bahan yang lebih hulu, sekarang pajaknya lebih besar dari pada yang hilir," kata Bayu di kantornya, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (28/10/2011)

Bayu menuturkan selama ini Indonesia melakukan kebijakan tersebut demi mendorong hilirisasi produk sawit agar memiliki nilai tambah di dalam negeri. Sehingga dengan posisi Malaysia yang juga membutuhkan produk mentah sawit Indonesia, maka tentu saja kebijakan tersebut berdampak pada Negeri jiran tersebut.

"Mereka minta kita mencoba mensinkronkan membahas hal itu. Pemerintah Indonesia sebagai tetangga yang baik sebagai sesama ASEAN, kita sangat terbuka untuk diskusi apapun, tapi pada prinsipnya kita akan membawa kepentingan negara. Biar jangan kita kemudian kita merugi atau menjadi berkorban," katanya

Dikatakannya kerjasama pembahasan bidang sawit sudah menjadi kesepakatan PM Najib dengan Presiden SBY di Lombok beberapa waktu lalu. Selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai BK ini antara kedua negara.

"Agendanya soal sawit bukan hanya BK, malah ada yang menarik soal riset, kita terbukalah untuk kerjasama itu, sudah kita lakukan. Mereka memang mengangkat masalah BK karena itu terpengaruh pada struktur bisnis dia," katanya.

Sumber : Detik Finance

Menperin: Pemberian tax holiday berlanjut

MS Hidayat, Menteri Industri
JAKARTA, Menperin MS Hidayat mengatakan pemberian tax holiday tidak akan berhenti pada tiga proyek skala besar saja, pemerintah juga tengah mempertimbangkan hal sama terhadap perusahaan lainnya.

Dia mengatakan sekitar 10 proyek skala besar diajukan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan diberikan insentif pembebasan pajak penghasilan badan selama periode tertentu (tax holiday) .

"Belum tahu saya jumlahnya, tapi pengajuannya 10 ada," kata Hidayat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden hari ini.

Seperti diketahui, pemerintah menyetujui pemberian tax holiday untuk tiga proyek skala besar dengan total investasi US$13 miliar. Tiga proyek besar itu adalah proyek Kilang Balongan II di Indramayu, Jabar. Selain itu, pabrik baja Krakatau Steel-Posco dan Caterpillar.

Kemenperin mengharapkan tiga proyek skala besar yang mendapat persetujuan pemerintah untuk diberikan tax holiday tersebut akan menciptakan efek berganda pada bisnisnya.

"Jadi akan beruntun. Banyak sub sektor yang terlibat, investasinya cukup besar. Bidangnya [juga] dibutuhkan oleh kita," kata Hidayat.

Sumber : Bisnis

Pemerintah tangguhkan bea masuk bagi industri pengolahan

Pelabuhan Peti kemas Indonesia
JAKARTA, Di tengah kekhawatiran menurunnya volume ekspor Indonesia akibat krisis ekonomi global, pemerintah mendorong kinerja ekspor dengan memberikan fasilitas penangguhan bea masuk bagi industri pengolahan di kawasan berikat dan gudang berikat.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.143/PMK.04/2011 dan No.147/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat dan Kawasan Berikat, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mendelegasikan kewenangan sebagian besar pelayanan perizinan dari kantor pusat ke kantor wilayah DJBC dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai.


“Kami harap dengan pendelegasian wewenang ini, Ditjen Bea dan Cukai dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap stake holder kawasan berikat dan gudang berikat,” ujar Pelaksana Harian Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Robert Leonardo Marbun dalam acara sosialisasi PMK tersebut, hari ini.


Menurut Robert, proses pengawasan terhadap kawasan berikat dan  gudang berikat akan menggunakan sistem teknologi informasi (IT Inventory) yang merangkum pemasukan dan pengeluaran barang sehingga dapat diakses Dirjen Bea dan Cukai.


“Kawasan berikat dan gudang berikat itu berkembangnya cepat. Saat ini saja ada lebih dari 1500 kawasan berikat dan 500 gudang berikat. Kalau dengan IT, pengawasannya bisa cepat dan tepat, misalnya dengan dokumen elektronik,” jelas Robert.


Selain itu, proses pengawasan juga akan dilakukan dengan membentuk clustering atau pengelompokkan kawasan berikat berdasarkan lokasi dan sektor industri. “Risk managemen juga kami gunakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan,” ujar Robert.


Dua PMK yang tengah disosialisasikan Dirjen Bea dan Cukai ini juga mengatur soal pengembalian fungsi Kawasan Berikat sebagai industri berorientasi ekspor. PMK ini diharapkan dapat mendorong ekspor perusahaan industri dan mengembangkan pertumbuhan industri dalam negeri.


“Orientasinya memang ekspor, itu yang paling utama dari PMK ini,” ujar Robert.


Untuk mendorong orientasi ekspor kawasan berikat dan gudang berikat, PMK tersebut mengatur soal penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang impor orientasi ekspor ke kawasan berikat. Robert menjelaskan barang baku yang masuk untuk industri pengolahan di kawasan berikat tidak dikenai bea masuk jika hasil akhirnya langsung diekspor, namun kalau dipasarkan di dalam negeri, akan tetap dikenai bea masuk.


“Tapi yang bisa dipasarkan ke dalam negeri dibatasi hanya 25%. Kita keluarkan PMK ini supaya dunia industri ekspor di kawasan berikat dan gudang berikat lebih atraktif bagi investor asing maupun investor kita sendiri,” katanya.

Sumber : Bisnis

Kewirausahaan tuntaskan masalah bangsa

Jakarta, Badan Pekerja Pusat Persatuan Alumni OSIS Se-Indonesia meminta pemerintah menggalakan mata pelajaran kewirausahawan di sekolah-sekolah agar melahirkan generasi muda yang berjiwa wirausahawan untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Ketua Badan Pekerja Pusat Persatuan Alumni OSIS se-Indonesia, Satrio Chaniago melihat pemerintah masih memiliki segundang masalah seperti 40 juta jiwa pengangguran, 1,5 juta korban PHK setiap tahunnya, lebih kurang 20 persen hidup di bawah garis kemiskinan dan pemberantasan korupsi yang belum maksimal.

"Masalah-masalah ini adalah tantangan bagi pelajar, rakyat dan pemerintah Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Karena itu, Pendidikan kewirausahaan sangat penting untuk membentuk manusia secara utuh (holistik), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan ketrampilan sebagai wirausaha.

Ia membandingkan Singapura yang memiliki 4 persen wirausaha dari total penduduknya sedangkan Indonesia hanya 0,18 persen dari total sekitar 225 juta penduduk. Hal itu disebabkan kurang terselenggaranya praksis pendidikan yang membuka ke arah kreativitas.

"Salah satu persyaratan Negara maju adalah minimal 2% dari jumlah penduduk di suatu," katanya.

Pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor), peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu  komunitas pendidikan.

Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek

1.    Pendidikan Kewirausahaan Terintegrasi Dalam Seluruh Mata Pelajaran
2.    Pendidikan Kewirausahaan yang Terpadu Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler
3.    Pendidikan Kewirausahaan Melalui Pengembangan Diri
4.    Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan dari Teori ke Praktik
5.    Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan ke dalam Bahan/Buku Ajar
6.    Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan melalui Kutur Sekolah
7.    Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan melalui Muatan Lokal

Melalui jambore kewirausahaan pelajar Nasional Angkatan II ini yang diikuti oleh 286 sekolah, 28 provinsi dan 863 peserta, mengajak kepada seluruh pelajar Indonesia, saatnya kita menggalang seluruh potensi yang ada, mengumpulkan yang tercerai-berai, bersatu-padu, bahu-membahu, bahwa sekecil apapun setiap potensi pelajar Indonesia, kan begitu berharga membangun indonesia yang lebih baik, imbuh Panitia pelaksana  Ade Adriansa. (adm)


Sumber : Antara News

Jumat, 28 Oktober 2011

10 BUMN dapat kucuran Rp5 triliun

Kementerian BUMN
JAKARTA, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN sebesar Rp 5 triliun untuk tahun anggaran 2011.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima di Gedung DPR, Kamis Malam (27/10/2011).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, ada delapan BUMN strategis yang mendapat kucuran senilai total Rp3 triliun, yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Pindad, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Garam, dan PT Kertas Leces. Adapun Rp2 triliun lainnya dikucurkan ke Perum Jamkrindo dan Askrindo.
Berikut rincian pengucuran PMN kepada 10 BUMN:
1.PT Dirgantara Indonesia Rp 1 triliun
2.PT PAL Rp 600 miliar
3.PT Pindad 300 miliar
4.PT Dirgantara Indonesia (tahap II) Rp 400 miliar
5.PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar
6.PT Merpati Nusantara Airlines Rp 200 miliar
7.PT Garam Rp 100 miliar
8.PT Kertas Leces Rp 200 miliar
9.Perum Jamkrindo Rp 1 triliun
10.Perum Askrindo Rp 1 triliun

Sumber : Kabar Bisnis

Kamis, 27 Oktober 2011

Proyek Rusia di Indonesia Banyak yang Menggantung

MS Hidayat, Menteri Industri
Jakarta, Tercatat sejak tahun 2007 ada 12 proyek Indonesia-Rusia yang telah disepakati namun hanya 2 proyek yang telah direalisasi. Pemerintah diminta harus mendorong investor Rusia untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut.

"Ya, saya hanya mengingatkan, pada 2007 saat saya menjadi Ketua Umum Kadin kita melakukan MoU dengan Kadin Rusia di depan kedua Presiden, SBY dan Putin. Dari 12 sektor yang kita sign itu baru jalan dua realisasinya," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai pertemuan bilateral dengan pihak Rusia di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Manurut Hidayat selaku menteri perindustrian menginginkan untuk mempercepat realisasi proyek tersebut. Seperti untuk pembangunan smelter untuk nikel dan beberapa hasil tambang lainnya. Untuk proyek tersebut, lanjut Hidayat, diperkirakan investasi sebesar US$ 6-7 miliar.

"Nomor satu itu mereka sangat potensial untuk investasi di bidang smelter untuk nikel maupun copper, sektor tambang. Mereka punya pengalaman di bidang ini, tapi saya mengingatkan pada 2014 kita punya komitmen untuk tidak boleh mengekspor raw material produk tambang kita," paparnya.

Selain smelter, lanjut Hidayat, proyek yang diharapkan bisa terelaisasi adalah pembuatan railway di Kalimantan dan Sulawesi serta industri hilirisasi dari CPO, serta kerjasama untuk teknologi alat pertanian.

"Pembuatan railway di Kalimantan dan Sulawesi, yang mereka juga sangat berpengalaman. Saya mengajak untuk downstream hilirisasi, oil chemical dari CPO. Sekarang mereka terima ekspor CPO kita, saya mengajak mereka investasi di sini, CPO-nya kita jamin. Yang berikutnya juga, teknologi alat-alat pertanian, saya mengajak untuk bekerja sama, agar kita tidak usah impor semua sudah kita siapkan di dalam negeri," jelasnya.

Hidayat menilai kendala dari belum terealisasinya proyek tersebut karena dulu belum adanya insentif. Namun, saat ini fasilitas tersebut sudah diberikan sehingga diharapkan proyek tersebut segera terealisasi.

"Kami minta dipercepat karena sektor-sektor itu lebih lima tahun kita bicarakan, mestinya dengan payung kedua pemerintah sektor-sektor itu bisa jalan. Ya kadang-kadang karena investasinya besar. Kalau you bicara soal smelter itu investasinya itu diatas 1 miliar dolar ya kan. Ada juga mereka minta tax allowance, kalau tax holliday kan sudah kita kasih. Tapi saya tidak mau ngomong di sini nanti dikira gue pengusaha," tandasnya.

Sumber : Detik Finance

Mobil Tawon Sanggup Tempuh Banten-Surabaya 19 Jam

Mobil Tawon, produk perusahaan otomotif indonesia
Surabaya, Mungkin benar bahwa kita harus cinta produksi dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi. Seperti karya otomotif milik warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten.

Mobil Tawon yang juga dirakit bareng siswa SMK Setia Budi pada tahun 2009 kini telah mampu menempuh Banten-Surabaya selama 19 jam non stop.

"Ini adalah test drive sebelum mobil ini dilaunching ke pasar. Dan ternyata dari Rangkas Bitung ke Surabaya tanpa trouble," kata Koentjoro Njoto, Owner sekaligus Desainer mobil Tawon yang ditemui di acara INAPA (Indonesia International Auto Part Accesories and Equip) di Grand City, Jalan Walikota Mustajab, Surabaya, Kamis (20/10/2011).

Semua onderdil dan manufaktur mobil Tawon berasal dari Indonesia. Sedangkan untuk mesin didatangkan dari China. Tapi, ke depannya di tahun 2014 nanti semuanya akan diproses di Indonesia.

Mobil Tawon ini tersedia 2 Varian yakni Minibus dan Bestel Wagon. Varian Bestel Wagon rencananya akan digunakan sebagai pengganti mobil angguna.

"Yang Bestel Wagon sengaja body-nya dimiripkan layaknya angguna yang dapat memuat penumpang bahkan barang berat," terangnya.

Pabrik mobil yang sudah berdiri sejak 7 tahun lalu ini memproduksi mobil Tawon dengan Kapasitas produksi 40 unit per bulan. Ketangguhan mobil Tawon ini ditopang dengan sistim suspensi depan menggunakan Ferguson dan suspensi belakang dengan pegas daun. Sedangkan sistem injeksi bahan bakar masih menggunakan Karburator.

"Mobil ini bisa berbahan bakar Gas, Bio Ethanol dan Bensin," terangnya.

'Gerobak besi' yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 90 Km per jam dengan putaran maksimal 5300 Rpm ini boleh dibilang irit. Sebab, saat test Drive dari Rangkas Bitung-Surabaya ini terbukti 1 liter bensin mampu menempuh jarak 25 Km.

Melihat pertumbuhan pasar otomotif dalam negeri, mobil Tawon ini akan memproduksi jenis mobil bermesin diesel. "Dalam waktu dekat akan hadir mobil Tawon dengan mesin diesel berkapasitas 800 CC. Untuk saat ini masih 2 Varian itu," tuturnya.

Untuk harga, sangatlah pas bagi mereka yang ingin memiliki mobil. Dari 2 varian itu dibandrol dengan harga Rp 50 Juta hingga Rp 70 Juta.

"Harga tersebut sudah On The Road," pungkas Kuntjoro.

Sumber : Detik Finance

Boediono bertemu Wakil PM Rusia hari ini

Jakarta, situs Wapres RI menyebutkan, Boediono akan melakukan pertemuan terbatas dengan Sergei Ivanov pada pukul 13.00 WIB.

Sergei Ivanov tengah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk memperkuat sejumlah kerja sama di berbagai bidang dengan Indonesia, terutama bidang pertahanan.

Indonesia saat ini merupakan pengguna pesawat tempur buatan Rusia yaitu Shukoi.

Situs Kementerian Pertahanan RI menyebutkan Pemerintah Federasi Rusia ingin terus meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dan militer dengan Indonesia, yang sudah terjalin sejak era sebelum kemerdekaan.

Rusia berkeinginan menggunakan sejumlah produk senjata dan pesawat buatan Indonesia, dan akan melakukan transfer teknologi di bidang militer dan pembuatan senjata.

Sebelum menjabat sebagai wakil perdana menteri utama, Sergei Ivanov sendiri merupakan Menteri Pertahanan Rusia.

Selain bertemu dengan Sergei Ivanov, Boediono rencananya akan membuka dahulu Gerakan Nasional Pembudayaan Gemar Membaca di Taman Mini Indonesia Indah pada pukul 10.00 WIB.

Gerakan gemar membaca ini digagas oleh Perpustakaan Nasional. Siang hari, pada pukul 14.00 WIB,
Wapres akan mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

Sumber : Bisnis

Pemerintah alokasikan US$325 juta bangun CN295 untuk TNI

CN 295
BANDUNG, Pemerintah mengalokasikan dana US$325 juta dalam pengadaan pesawat transportasi TNI Angkatan Udara jenis CN295 yang akan dikerjakan PT Dirgantara Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Pesawat CN295 merupakan kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Airbus Military Industri (AMI).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pada semester I/2014 diharapkan sedikitnya sembilan unit CN295 telah selesai dikerjakan PTDI.

“PTDI mempunyai posisi yang strategis baik dalam konteks pertahanan, ekonom, teknologi, dan industri kedirgantaraan sehingga perusahaan PT DI merupakan salah satu BUMN yang patut dikembangkan,” katanya, hari ini.

Dia mengatakan manfaat dari kerja sama ini a.l akan meningkatkan kemampuan, beban kerja, alih tehnologi, serta mampu menyerap lapangan kerja lebih dari 2.000 orang.

Selain itu, kerjasama akan mendapatkan kandungan lokal, nilai tambah ekonomi, dan menjadi produsen tunggal untuk Asia Pasifik. Serta memiliki efek finansial dan manajemen untuk meningkatkan kinerja PTDI dan kemampuan bersaing di Asia Pasifik.

“Juga mempunyai prospek pasar di Asia Pasifik karena kebutuhan pesawat transportasi ukuran sedang yang cukup tinggi di kawasan ini,” tambahnya.

Purnomo mengatakan langkah yang sudah ditempuh dalam rangka kerja sama ini berupa kegiatan perencanaan dan operasionalisasi proyek CN295 yang dilakukan sejak Januari 2011. Ujicoba penerbangan dalam negeri dilakukan oleh pilot TNI AU untuk kebutuhan operasional TNI AU dan TNI Angkatan Darat, dan Polri.

Lebih lanjut, Purnomo mengemukakan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan anggaran yang akan dialokasikan untuk sektor pertahanan.

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II, Pemerintah menargetkan anggaran sekitar Rp150 triliun untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista.

Penandatanganan kerja sama pengadaan pesawat CN295 disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di komplek PTDI Bandung.

Selain menyaksikan kerja sama pengadaan CN295, Presiden SBY juga turut menyaksikan penandatanganan kolaborasi produksi pesawat CN295 PTDI dan Airbus Military Industry, kerja sama pemasaran CN295 untuk kawasan Asia Pasifik oleh PTDI, serta penandatanganan letter of intent PTDI dengan Polri dalam rangka penggunakan produk-produk PTDI.

Dirut PTDI Budi Santoso menyatakan sanggup melaksanakan proyek tersebut mengingat kondisi keuangan perusahaan yang cenderung membaik setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Dia mengatakan sebelumnya posisi ekuitas perusahaan berada dalam kondisi negatif, sehingga perusahaan tidak sanggup mengikuti tender.
Akan tetapi, setelah dilakukan restrukturisasi pada keuangan perusahaan, posisi ekuitas perusahaan kini berada dalam kondisi positif. Restrukturisasi itu berupa penyertaan modal negara non-tunai pada APBN dan APBD-perubahan.

“Idealnya penjualan perusahaan harus mencapai Rp2 triliun setiap tahunnya. Dengan demikian posisi perusahaan akan sehat,” katanya.

Menurut rencana, pemerintah juga akan kembali mengucurkan suntikan dana sebesar Rp1 triliun pada APBN 2012 yang dapat digunakan sebagai modal kerja. Selain itu, perusahaan juga dilaporkan berpeluang kembali mendapatkan fasilitas kredit perbankan karena ekuitas positif tadi.

Sumber : Bisnis

PTDI patok produksi 250 unit pesawat CN295

CN 295
Tahap pertama diproduksi sebanyak 9 unit untuk memenuhi pesanan dari Kementerian  Pertahanan senilai US$325 juta yang ditargetkan selesai pada semester I 2014.

Dirut PTDI Budi Santoso mengatakan target produksi itu sangat realistis dengan menjadikan seluruh permintaan di pasar domestik untuk  sipil dan militer sebagai pasar yang akan dipenuhi melalui produk CN295 yang merupakan pesawat multifungsi.

"Untuk memenuhi pesanan itu, proses produksi tidak menjadi persoalan lagi karena sudah ada suntikan dana cash melalui APBN  2012 senilai Rp1 triliun," katanya sesuai peresmian proyek pesawat baru itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pabriknya di Bandung, hari ini.

Selain pesanan dari TNI, lanjutnya, produk anyar itu juga sudah dipesan Korsel sebanyak empat unit.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan kontrak pesanan CN295 senilai US$325 juta merupakan bagian dari rencana pembelian alutsista periode 2009-2014 yang disiapkan Rp150 triliun.

Menurut dia, pemerintah terus memberdayakan produk alutsista yang diproduksi oleh industri dalam negeri untuk mendukungan pengembangan industri strategis nasional.

Penuhi komitmen
Dia mengharapkan PTDI bisa memenuhi komitmen produksi sembilan pesawat itu pada semester I 2014.

Dia mengatakan pemerintah ingin PTDI dengan industri strategis lain bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan menguntungkan supaya bisa kembali berkembang..

PTDI dengan Airbus Militery Industry yang menjadi mitra kolaborasinya untuk mengembangan tipe pesawat baru itu telah menandatangani nota kesepahaman memproduksi bersama sekaligus pemasaran ke kawasan Asia Pasifik.

Nota itu ditandatangani dihadapan Presiden Yudhoyono dalam acara kunjungan ke pabrik itu untuk meresmikan proyek produksi pesawat tersebut.

Sumber : Bisnis

Menteri BUMN minta PT Dirgantara dan PT Pindad fokus

Bandung, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan meminta Direksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad untuk memokuskan energi melaksanakan kontrak kerja Alutsista dari pemerintah agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"PTDI dan Pindad diminta untuk fokus menuntaskan kontrak kerja sesuai skedul, jangan ada penyelesaian proyek yang meleset agar perusahaan mendapatkan nilai tambah," kata Dahlan Iskan di PTDI Kota Bandung, Rabu.

Ia meminta kepada jajaran direksi BUMN Strategis yang mendapatkan kontrak pengadaan alutsista dari pemerintah dalam jumlah dan nilai yang besar untuk fokus dan tidak disibukan dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan penyelesaian kontrak di keluar dari skedul.

Bila tidak fokus dalam pengerjaan proyek besar itu, potensi realisasi kontrak dengan pemesan tidak akan tertangani.

"Dengan menyelesaikan kontrak tepat waktu dan tidak meleset, sudah menjadi nilai plus dan mengharumkan perusahaan. Jelas hal itu akan mempercepat kebangkitan," kata Dahlan Iskan.

Ia menyebutkan, kepercayaan dari pengguna produk PTDI dan Pindad yang begitu besar harus dijawab dengan sungguh-sungguh.

"Proyek dari pemerintah dalam pengadaan alutsista bagi PTDI dan Pindad nilainya cukup besar. Ini kesempatan,tunjukan penyelesaian kontrak tepat waktu dengan kualitas bagus, maka itu sebuah promosi luar biasa yang tidak perlu keluar dana besar," kata Dahlan Iskan.

Sementara itu untuk memfasilitasi dan komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terhadap revitalisasi PTDI, maka dilakukan penandatanganan kredit dari Bank BRI senilai Rp1 triliun.

"Hari Rabu (26/10) petang ini, kami menandatangani kredit dari Bank BRI senilai Rp1 triliun untuk modal PTDI," kata Dahlan.

Sementara itu Direktur Utama PTDI Budi Santoso menyebutkan langkah restrukturisasi perusahaan telah dilakukan, salah satunya melalui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penyertaam modal kerja sehingga membuat ekuitas PTDI menjadi positif.

"Pada 2010 ekuitas PTDI negatif karena beban masa lalu, kami tak banyak menerima kontrak karena tidak ada modal, namun pada 2011-2012 dengan tambahan modal dan penyertaan modal negara membuat kami bisa kembali memproduksi dan mengerjaan kontrak," kata Budi Santoso.

Dengan ekuitas positif, maka kami bisa ikut tender dan bisa mengajukan kredit modal ke perbankan. Pada kesempatan itu, pihaknya juga merencanakan melakukan up grade fasilitas yang rata-rata sudah berusia di atas 20 tahunan.

"Up grade fasilitas perlu dilakukan agar pekerjaan dan kapasitas lebih baik," kata Direktur Utama PTDI itu menambahkan.


Sumber : Antara News

Ekonomi Baik, Pemerintahan Buruk

Didik J Rachbini
JAKARTA, Ekonom Senior Institute of Development for Economics and Finance Didik J Rachbini menyatakan, kondisi makro perekonomian Indonesia saat ini bagus, tetapi kinerja pemerintah dan birokrasi buruk.
"Sekarang ini momentum ekonomi baik, pasar berkembang, dan dunia usaha aktif. Namun, negara buruk dan kebijakannya lemah," kata Didik di Jakarta, Kamis (27/10/2011).
Dari sisi ekonomi makro, Didik berpendapat, petumbuhan ekonomi bagus karena faktor eksternal kawasan dan faktor internal kelas menengah dan dunia usaha yang berkembang.
Berkembangnya kelas menengah merupakan produk semasa Orde Baru. Sementara perkembangan dunia usaha relatif tidak ada kaitannya dengan campur tangan pemerintah.
Sedangkan buruknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari gagalnya pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan golongan marginal. Bahkan bukan saja gagal memainkan peranannya, negara dan birokrasi justru menjadi faktor pengganggu dalam ekonomi.
Saat ini, menurut Didik, Indonesia termasuk negara dengan iklim usaha terburuk di dunia. Sektor informal meningkat dan tingat pengangguran Indonesia tertinggi disbanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya dengan jumlah pengangguran terselubung yang besar. Kemiskinan meluas,terutama di kawasan Indonesia timur.

Sumber : Kompas

Rabu, 26 Oktober 2011

Ekspor bisa tembus 200 miliar dolar

Gita
Jakarta, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan optimistis target ekspor nasional pada 2011 akan menembus 200 miliar dolar AS karena hingga Agustus sudah mencapai 134,85 miliar dolar AS.

"Di tengah perlambatan ekonomi global, ekspor Indonesia terus mencapai rekor tertinggi," kata Gita pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR-RI di Jakarta, Senin.

Menurut Gita, kinerja ekspor Indonesia khusus Agustus 2011 mencapai 18,8 miliar naik 37,1 persen dibanding periode yang sama 2010, atau naik 8 persen dibanding periode Juli 2011.

Dalam rangka peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor, pemerintah memprioritaskan berbagai hambatan dan "high cost economy" yang dialami para eksportir ataupun pengusaha. "Kami terus melakukan diversifikasi pasar ekspor," katanya.

Pada Januari-Agustus 2011 Kementerian Perdagangan konsentrasi pada lima pasar ekspor nonmigas utama yaitu Jepang, China, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura yang jumlahnya mencapai 46 persen.

Perubahan komposisi konsentrasi ini menunjukkan diversifikasi pasar, dan diharapkan tingkat konsentrasi 5 pasar utama tersebut turun hingga 43-47 persen selama periode 2011-2014.

Gita menuturkan selain diversifikasi pasar ekspor langkah strategis Kementerian Perdagangan adalah penguatan pasar dalam negeri dan penguatan daya saing produk Indonesia.

Untuk mendukung tiga langkah strategis tersebut Kementerian Perdagangan pada 2012 membutuhkan anggaran sebesar Rp1,67 triliun atau sebesar 69,27 persen dari total anggaran 2012 sebesar Rp2,4 triliun.

Penguatan pasar dalam negeri dilakukan mengingat Indonesia merupakan pasar besar dan potensial sekaligus menjadi kekuatan Indonesia menghadapi ketidakpastian global.

Tidak dipungkiri, ujar Gita, Indonesia berhasil melewati krisis 2008 karena tingginya konsumsi dalam negeri (domestic consumption).

"Untuk itu Kementerian Perdagangan menyikapinya dengan program pasar dalam negeri yang tepat serta promosi peningkatan mutu dan penggunaan produk dalam negeri," kata Gita.


Sumber : Antara News

Menteri: desa wisata basis pengembangan ekonomi kreatif

Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu mengatakan, desa wisata potensial menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif.

"Saya sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah dikembangkan selama ini di sektor pariwisata terutama desa wisata yang produknya terkait erat dengan industri kreatif," kata Mari Pangestu di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, banyak produk-produk di kawasan desa wisata yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Selain itu, produk-produk dari desa wisata yang hampir seluruhnya hasil kreasi industri kreatif juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang melancong ke desa tersebut.

"Kerajinan-kerajinan itu erat kaitannya dengan ekonomi kreatif sehingga ke depan akan menjadi fokus kementerian ini untuk dikembangkan," katanya.

Ke depan, kata Mari, pihaknya tidak sekadar akan mempromosikan sebuah destinasi pariwisata tetapi juga produk atau kerajinan yang dihasilkan di kawasan tersebut sebagai basis atau sumber ekonomi kreatif.

Belum lama ini, Menteri Mari Pangestu sesaat setelah dilantik menjadi Menparekraf mendampingi Presiden RI dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.

Di luar jadwal agenda kepresidenan, Mari menyempatkan diri untuk meninjau dua desa wisata yakni Desa Wisata Sade di Lombok Tengah, NTB, yang memproduksi kerajinan tenun.

Satu desa wisata lain yang dikunjunginya adalah Desa Wisata Panglipuran di Bali.

Desa Panglipuran selama ini kondang dengan produk-produk kerajinan bambunya yang menjadi daya tarik khusus wisman yang mengunjunginya.

Mari juga mengunjungi lokasi shooting film garapan sutradara ternama Rob Cohen berjudul I, Alex Cross di pesisir timur Karangasem, Bali, yang dinilainya sangat potensial mempromosikan destinasi karena film tersebut bakal diputar di seluruh dunia mulai 2012.

Sebagai program jangka pendek, Mari menegaskan, akan segera mereorganisasi struktur kelembagaan kementerian yang dipimpinnya dan merencakan penyusunan rencana strategis sebelum tahun anggaran 2012.



Sumber : Antara News

Dahlan sepakat kurangi birokrasi di Kementerian BUMN

Jakarta, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendukung pengurangan birokrasi administrasi di Kementerian BUMN dan mengalihkannya kepada BUMN yang bersangkutan demi mempermudah pengambilan keputusan korporasi.

"Dalam Rapat Pimpinan tadi pagi (25/10) bersama staf dan deputi kementerian BUMN, setidaknya 18 kewenangan yang tadinya di tangan Kementerian BUMN kini dialihkan kepada perusahaan," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pengurangan birokrasi administrasi terutama pada hal-hal yang berbelit dan inefisiensi.

"Saya sudah sepakat bahwa kewenangan tersebut diserahkan ke komisaris masing-masing BUMN dan sebagian lagi ke direksi," ujar Dahlan.

Sebelumnya ia juga menyatakan bahwa intervensi Kementerian BUMN terhadap perusahaan harus dikurangi.

"Para direksi bukan orang bodoh, mereka pintar. Biarkan direksi bekerja dengan baik, jangan terlalu banyak diganggu dengan aturan-aturan yang justru memperlambat gerak perusahaan," katanya.

Intervensi itu termasuk intervensi politik dan non politik.

Untuk itu ia berharap setiap direksi juga harus mempunyai akal untuk mencegah intervensi politik.

Sementara itu Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa sejumlah kewenangan yang selama ini ditangani Kementerian BUMN didelegasikan atau dikembalikan ke BUMN.

"Pendelegasian ini karena BUMN lekat dengan aksi korporasi agar tidak memakan waktu terutama dalam memutuskan sesuatu," kata Yasin.

Ia mencontohkan, dalam hal akuisisi ataupun menerbitkan obligasi nantinya dapat diputuskan sendiri oleh direksi.

"Sepanjang aksi korporasi tersebut masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka cukup diputuskan oleh dewan komisaris dan direksi saja," kata Yasin.


Sumber : Antara News

Presiden minta Pindad produksi rantis varian baru

Panser, salah satu kendaraan buatan PT Pindad di Bandung, Jawa Barat
Bandung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pindad untuk memproduksi kendaraan taktis (rantis) varian baru untuk type 3/4 ton 4x4 untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri.

"Kendaraan taktis type baru seperti ini akan dibutuhkan, saya minta dalam dua bulan ke depan Pindad sudah bisa memberikan paparan prototipe-nya," kata Presiden Yudhoyono disela peninjauan panser produksi Pindad di halaman hanggar PTDI di Bandung, Rabu.

Presiden yang melakukan peninjauan bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jabar dan sejumlah pejabat BUMN Strategis itu cukup lama mengamati dan bertanya spesifikasi dari prototype panser Rantis 3/4 ton 4x4 yang dipajangkan di sana.

Ia meminta Dirut PT Pindad Adik Aviantono Sudarsono untuk memberikan paparan kesiapan dan proses produksi panser rantis varian terbaru itu pada kunjungannya ke PT Pindad yang Desember 2011 mendatang.

Sementara itu Direktur PT Pindad, Adik Aviantono Sudarsono menyebutkan, panser rantis 3/4 ton 4x4 tersebut baru diproduksi satu unit oleh PT Pindad dengan kerjasama dengan pabrikan Renault dari Prancis.

"Panser itu sasis dan mesinnya dari Renault, sedangkan body dan komponen lainnya dibuat sendiri PT Pindad. Saat ini baru satu unit, namun pemesannya sudah ratusan," kata Adik Aviantono.

Panser Rantis dengan empat ban tersebut merupakan kendaraan taktis yang diperuntukan di medan yang tidak terlalu berat. Kendaraan militer dengan kapasitas mesin 4.700 CC tersebut memiliki mobilitas yang tinggi serta lincah.

"Kendaraan itu cocok untuk TNI AD, AU atau kepolisian, mobilitasnya tinggi dan pas untuk patroli di airport dan operasi darat. Namun belum amfibi," kata Adik.

Ia mengakui, untuk memproduksi panser rantis varian baru itu, PTDI tidak terlalu sulit. Pasalnya merupakan varian turunan dari Paner Anoa yang selama ini diproduksi oleh perusahaan itu.

"Rantis 3/4 ton itu turunan dari Panser Anoa, tidak akan terlalu terkendala dalam pengembangannya," katanya.

Tampilan Rantis 3/4 ton 4x4 tersebut lebih garang, tangguh dan lebar. Spesifikasinya lebih besar dari kendaraan taktis 4x4 yang ada saat ini. Menurut Adik, saat ini masih dalam pengembangan, dan bila tidak ada halangan rantis varian baru produk Pindad itu sudah bisa dituntaskan pada 2014.

Sementara itu, dalam program revitasasi alutsista mendapat sejumlah pesanan kendaraan tempur dan kendaraan taktis, disamping persenjataan dan amunisi.

Untuk kendaraan tempur dan taktis, PT Pindad mendapat pesanan produksi Panser Anoa sebanyak 55 unit, Panser 5 ton 330 unit, Panser 2,6 ton 660 unit dan tank 52 unit.

Selain memenuhi kebutuhan kendaraan tempur dan taktis, Pindad juga mendapatkan pesanan Panser Anoa dari Malaysia.

Sementara itu Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengharapkan Pindad tetap eksis dan mengembangkan produk dan varian baru dari kendaraan tempur dan taktis yang ada saat ini sehingga bisa bersaing di pasar global.

"Pindad harus menjadi perusahaan dengan produk berkelas dunia, dimana produknya seperti Panser Anoa dan yang lainnya menjadi bagian dari berbagai operasi internasional," kata Menteri Pertahanan menambahkan.


Sumber : Antara News

Penjualan semen terus membubung

JAKARTA, Proyek konstruksi dan pembangunan yang selalu tumbuh diprediksi akan meningkatkan permintaan semen tahun depan. Karenanya, Asosiasi Semen Indonesia (ASI) memproyeksikan penjualan semen tahun 2012 bakal meningkat 10% dari tahun ini. Bila penjualan tahun ini ditargetkan mencapai 44 juta ton, maka penjualan semen tahun depan bisa 48,4 juta ton.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengatakan, salah satu pendorong permintaan semen adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan mulai berjalan tahun depan. Selain itu, "Pertumbuhan sektor properti juga akan mendongkrak penjualan semen tahun depan," kata Urip, Selasa (25/10).
Sementara itu, hingga bulan September lalu, penjualan semen nasional sudah mencapai 34,4 juta ton atau meningkat 16,27% dibandingkan dengan periode sama tahun 2010. Melihat peningkatan ini, ASI optimistis penjualan semen tahun ini bisa mencapai target 44 juta ton.
Hal senada pun diungkapkan oleh Kepala Biro Humas PT Semen Padang, Daconi. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 6% akan mendongkrak penjualan semen tahun depan. "Permintaan terus meningkat dan kami harus mengimbanginya dengan suplai," kata Daconi.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, penjualan anak usaha PT Semen Gresik Tbk ini mencapai 4,37 juta ton atau 94,62% dari target tahun ini.
Rusli Setiawan, Direktur Hubungan Manajemen PT Holcim Indonesia Tbk mengatakan krisis global tak berpengaruh pada permintaan semen. Sebab, sebagian besar produksi semen nasional memang dikonsumsi di dalam negeri.
Tengok saja penjualan semen Holcim ke pasar domestik yang selama sembilan bulan 2011 mencapai 5,4 juta ton. "Penjualan ini naik sekitar 30% dari periode sama tahun lalu," kata Rusli. Hingga akhir tahun Holcim memperkirakan penjualan akan menyentuh 7,2 juta ton, atau 86,7% dari kapasitas produksi Holcim yang mencapai 8,3 juta ton.
Meningkatkan kapasitas
Untuk memenuhi permintaan semen yang senantiasa meningkat, para pabrikan pun terus menggenjot kapasitas produksi. Akhir tahun ini, pabrik Semen Gresik di Tuban yang memiliki kapasitas 2,5 juta ton per tahun segera beroperasi. Selanjutnya, kuartal I-2012, pabrik Semen Tonasa di Makassar berkapasitas 2,5 juta ton juga akan beroperasi.
Selanjutnya, Holcim menargetkan pabrik barunya yang berkapasitas 1,7 juta ton akan beroperasi akhir 2013. "Kami menggelontorkan investasi US$ 450 juta untuk pabrik ini," tutur Rusli. Tak mau ketinggalan, Indocement pun tengah merencanakan pembangunan pabrik baru di Pati, Jawa Tengah. Pabrik senilai US$ 500 juta ini memiliki kapasitas 2 juta-3 juta ton per tahun.
Meski secara umum penjualan semen meningkat, namun kenyataannya penjualan ini tidak merata.
Hal ini tercermin dari penjualan semen yang masih terpusat di Pulau Jawa. Di pulau ini, penjualan semen tumbuh 19%. Sedangkan pertumbuhan di Sumatera 14,6%, Kalimantan 14,7%, Sulawesi 14,6%, dan Bali-NTB-NTT 12%.
Di sisi lain, penjualan semen di Papua dan Maluku turun 12%. "Penurunan penjualan itu karena ada kendala dalam pengiriman, padahal suplai mencukupi," kata Urip. Ia menjelaskan, pengiriman semen ke Papua tak bisa dilakukan segera karena harus menunggu ketersediaan kapal.

Sumber : Kontan 

Presiden Saksikan Kontrak CN295

BANDUNG, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (26/10/2011) pagi ini, direncanakan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia. Presiden dijadwalkan untuk menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT DI dan Kementerian Pertahanan.
Menurut pantauan Kompas, penandatanganan akan dilakukan di salah satu hanggar PT DI yang menghadap ke Pangkalan Udara Husein Sastranegara. Tiga unit pesawat dan satu unit helikopter diparkir di landasan. Begitu pula dengan 11 kendaraan perang dari PT Pindad.
Penjagaan ketat pun dilakukan di sekitar lokasi PT DI karena Presiden dijadwalkan datang menggunakan jalan darat.
Menurut siaran pers yang diterima, PT DI akan menandatangani komitmen pembelian pesawat CN295. Jenis pesawat ini disebut-sebut merupakan pengembangan dari CN235 dan diproduksi berdasarkan lisensi Airbus Military.
Menurut spesifikasi yang diterima, CN295 mampu membawa beban hingga 9 ton dengan kecepatan terbang normal 260 knot. Pesawat ini ditenagai dua mesin turboprop Pratt and Whitney PW127G. Kemampuan yang digadang-gadang adalah kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek.

Sumber : Kompas

SBY Siapkan Nama Kendaraan Tempur Pindad

BANDUNG, Dalam sambutannya di PT Dirgantara Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut PT Pindad dianggap berhasil memproduksi kendaraan tempur. Presiden pun melemparkan tantangan.
Tantangan tersebut berupa membuat kendaraan tempur kelas dunia. Kendaraan itu diharapkan bisa dipergunakan tentara semua angkatan dan juga bisa dipakai di negara lain.
"Saya sudah mempersiapkan nama yang khas Indonesia dan diberikan bila kendaraan tersebut rampung," kata SBY.
Hingga berita ini diturunkan, Rabu (26/10/2011), Presiden bersama rombongan masih meninjau pameran pesawat terbang buatan PT Dirgantara Indonesia.

Sumber : Kompas

Senin, 24 Oktober 2011

PT Dirgantara Indonesia serahkan komponen ke-2.000 A320/A321

Bandung, Ada satu sejarah penting dicetak PT Dirgantara Indonesia (PT DI) pada 20 Oktober 2011 lalu. Pabrikan pesawat terbang satu-satunya di Asia Tenggara ini mengirimkan komponen ke-2.000 pesawat komersial Airbus A320/A321.

Jadi, kalau kita nanti terbang di dalam A320/A321 produksi akhir, maka penerbangan itu juga disumbang dari industri penerbangan dalam negeri PT Dirgantara Indonesia dari hanggar produksinya, di wilayah Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Prestasi ini patut disyukuri karena menjadi bukti semakin kuat kepercayaan mitra kerja PT DI, terutama Airbus Industrie," kata Direktur Aerostructure PT DI, Andi Alisjahbana, di Bandung, Senin.

Sejak 2005, melalui "Program Paragon", PT Dirgantara Indonesia telah mendapat kepercayaan penuh membuat sebagian dari komponen sayap Airbus A320/A321 dari Airbus Industrie.

Konsorsium pembuatan pesawat terbang Eropa Barat yang bermarkas besar di Toulouse, Perancis, ini memilih PT DI karena kinerjanya yang baik dengan harga kompetitif dan pematuhan jadual kontrak yang unggul.

Dalam kontrak dengan Airbus Industrie itu, PT DI berkewajiban membuat dan mengirimkan bagian sayap pesawat terbang A320/A321. Bagian-bagian sayap utama itu adalah  Pylon Assy Port/STBD, Assy Fixed Leading Edge INBD (D Nose) dan Leading Edge Skin Assy. Kontrak pembuatan sebagian komponen sayap A320/A321 ini akan berakhir pada 2015.

Dua komponen terakhir menentukan kekuatan dan daya angkat sayap pesawat terbang sementara yang pertama terkait dengan kompartemen tempat mesin pesawat terbang komersial ditempatkan.

Dalam dunia industri penerbangan, penerapan standar baku mutu internasional dan regulasi-regulasi ketat selalu terjadi; inilah yang tidak mampu dipenuhi banyak perusahaan pembuat komponen atau pabrikan pesawat terbang lain. PT DI dinilai mampu mengatasi semua persyaratan itu oleh internasional.

Kontrak pembuatan komponen sayap dari Airbus Industrie itu, katanya, semakin meningkatkan kepercayaan mitra kerja internasional.

"Di sisi lain itu peningkatan kemampuan karyawan PT DI, karena selama enam tahun telah berhasil memberikan sumbangsih berarti, baik bagi PT DI maupun bagi dunia kedirgantaraan Eropa khususnya, dan umumnya bagi kedirgantaraan dunia," kata Alisjahbana.

Secara khusus, Alisjahbana mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan PT DI yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas telah bekerja tanpa mengenal lelah demi tercapainya target penyerahan komponen A320/A321 yang ke-2000 secara tepat waktu.

Pesawat Airbus A320 dan A319 (lebih kecil) yang sekelas dan bersaing ketat dengan Boeing B-737 buatan Boeing di Everett, Georgia, Amerika Serikat, terhitung produk konsorsium Airbus Industrie yang paling populer dan diproduksi dalam jumlah besar.

PT DI selama 20 tahun terakhir telah membuat banyak pesawat dan senjata, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk kepentingan di dalam negeri.  Selain itu telah banyak pula personil ahli perusahaan tersebut yang dikirimi untuk membantu pabrik pembuatan pesawat, seperti ke Iran, Korea Selatan dan Turki.

Pesawat CN-235 produk kerjasama PT DI (semasa masih bernama PT IPTN) dengan CASA Spanyol pada pertengahan 1980-an hingga kini dikenal sebagai pesawat transpor sipil dan militer yang sangat handal.

Pemakai-pemakai CN-235, selain negara-negara itu, juga termasuk AS dan Perancis.


Sumber : Antara News

BKPM dorong investasi ke sektor hilir

JAKARTA, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan lebih banyak menawarkan investasi di sektor hilir guna mendorong tumbuhnya industri pengolahan.
 
Deputi Kepala BKPM Bidang Promosi Himawan Hariyoga menuturkan investasi sektor hilir diperlukan untuk memberikan nilai tambah atas sumber daya alam yang diproduksi Indonesia.
 
“Sektor hilir akan banyak kami tawarkan kepada investor karena Indonesia butuh banyak industri pengolahan, di samping sektor infrastruktur yang saat ini sedang bergeliat,” ujarnya hari ini.
 
Menurut Himawan, beberapa industry hilir yang akan banyak ditawarkan BKPM kepada investor di antaranya pengolahan pertanian serta pengolahan tambang. Kendati demikian, pemilik modal juga tetap dipersilakan untuk berinvestasi di sektor hulu.
 
BKPM mencatat nilai investasi sepanjang Januari—September 2011 mencapai Rp181 triliun atau 75,4% dari target yang dipatok sebesar Rp240 triliun. 
 
Khusus untuk kuartal III tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp65,4 triliun atau naik 15,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
 
Pemodal domestik lebih banyak memilih investasi di sektor tanaman pangan dan perkebunan, listrik, gas dan air, industri kertas dan yang terkait, industri mineral non-logam, serta pertambangan.
 
Untuk pemodal asing, beberapa sektor yang menjadi pilihan sepanjang kuartal III/ 2011 adalah transportasi, godang dan telekomunikasi, pertambangan, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, listrik, gas dan air, serta industri kimia dan yang terkait.
 
Himawan menuturkan saat ini banyak investor yang mulai masuk ke sektor infrastruktur, seperti halnya kelistrikan. Ketika Indonesia menghadapi kendala infrastruktur, investor melihat masalah tersebut sebagai peluang. 
 
Sepanjang 2011 BKPM menargetkan bisa menarik investasi baru sebesar US$240 triliun, dan pada 2012 sekitar Rp290 triliun.

Sumber : Bisnis Indonesia

Memberdayakan PKL dengan telematika

JAKARTA, Telematika bisa membantu pemerintah memberdayakan pedagang kaki lima untuk naik kelas jadi pengusaha kecil lewat program  Cyber Kaki Lima.
 
"Program ini baru akan diluncurkan pada Desember 2011 yang intinya memberdayakan  pedagang kami lima agar dapat meningkatkan usahanya  dengan layanan SMS," kata Abimanyu Wachjoewidajat, Managing Director PT Inovasi Mitra Solusindo,  hari ini.
 
Bersama timnya Abimanyu mengatakan bahwa jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia yang mencapai lebih dari 20 juta orang banyak yang dijalani  pelaku usaha karena terpaksa dan kepepet tidak mendapat pekerjaan lain.
 
"Dari sisi jumlah seharusnya pemerintah melakukan terobosan, menolong mereka untuk naik kelas menjadi pengusaha kecil yang kreatif dan inovatif dengan kemajuan tekhnologi telematika. Namun kenyataannya sampai saat ini terobosan itu belum di lakukan," kata Abimanyu pakar telematika yang akrab di panggil Abah ini.
 
Tekhnologi SMS yang diberikan pada PKL jenis pedagang mie ayam pangsit, misalnya tanpa melalui provider selular karena biayanya akan mahal. Sementara itu usaha mikro selalu terganjal soal modal dan akses perbankan.
 
"PKL bisa menginput data harian, berapa kg mie yang disiapkan dan sorenya input lagi berapa yang terjual. Dengan akun tersendiri dan sistem komputer yang dirancang maka data yang masuk bisa menganalisa apakah pedagang tersebut sudah bekerja optimal, berapa kilogram bahan baku yang dipakai dan menghasilkan berapa banyak jumlah produk, berapa banyak pula dagangannya yang terjual," jelasnya.
 
"Lewat layanan pesan singkat (SMS) bahkan PKL dapat di bimbing untuk melebarkan usaha ke daerah lain seperti franchaise. Kita juga bisa sarankan jangan berjualan mie ayam karena pangsa pasarnya sudah jenuh atau tidak memenuhi selera pasar di tempatnya berdagang sehingga mereka harus berjualan penganan lain," tandas  Abimanyu.
 
Pada prinsipnya, telematika mampu   memberdayakan pedagang kaki lima untuk naik kelas dari golongan usaha  mikro jadi usaha kecil. Untuk itu dibutuhkan kepedulian pemerintah dan berbagai pihak agar mereka bukan lagi sekedar jadi pedagang tapi punya jiwa entrepreneurship dengan kreativitas dan inovasi yang terasah.
 
"Cyber Kaki Lima akan kami luncurkan Desember mendatang bersamaan dengan seminar nasional yang diikuti sedikitnya 438 peserta dari kota kabupaten di seluruh. Indonesia," lanjut Abimanyu.
 
Pihaknya optimistis  bukan hanya PKL yang mendapatkan manfaat dari program cyber Kaki Lima ini tapi juga para pemasok dari usaha PKL itu sendiri (vendor) sehingga dari satu kota saja misalnya akan terdata jumlah kebutuhan akan mie, misalnya. 
 
"Kami rancang sistem ini dengan dukungan dana sendiri maupun sponsor. Nantinya kalau Kemenkop dan pemerintah sudah melihat manfaatnya mungkin bisa gunakan APBN sehingga pemerintah benar-benar fokus berdayakan yang kecil-kecil dulu," tandasnya.

Sumber : Bisnis Indonesia

Minggu, 23 Oktober 2011

Impor dilakukan bila kebutuhan tidak mencukupi

Jakarta, Walau Indonesia mengklaim diri sebagai negara agraris, nyatanya banyak komoditas pertanian diimpor. Argumen pemerintah sederhana saja, karena keperluan komoditas pertanian itu ada yang belum mencukupi keperluan domestik.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, semua keputusan impor terkait komoditas pertanian termasuk kentang seharusnya ditetapkan dalam rapat koordinasi atas permintaan kementerian teknis apabila kebutuhan dalam negeri belum mencukupi.

"Seharusnya khan Kementerian Pertanian bisa mengantisipasi itu. Karena prinsipnya selalu saya katakan setiap rakor pangan, seluruh pangan kita dari petani harus dibeli, didahulukan, tidak boleh tidak, kalau kurang baru impor," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Hatta menegaskan keputusan untuk melakukan impor tidak boleh dilakukan secara sepihak, apalagi dengan  ancaman krisis global, pasar domestik seharusnya lebih diutamakan dan dilindungi.

"Kita sedang menghadapi krisis, dimana saya sedang menjaga pasar domestik kita ini harus berkembang, tidak boleh yang namanya petani kita ini, industri kita dan sebagainya mati karena barang impor," ujarnya.

Hatta juga mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari Menteri Perdagangan maupun Menteri Pertanian terkait impor kentang yang membuat harga jual di tingkat petani anjlok hingga 50 persen.

"Kita akan cek, apakah ini karena penyelundupan atau karena apa, kita belum tahu," katanya.

Sedangkan, Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, belum dapat memberikan konfrimasi dan masih mempelajari mengenai impor kentang yang dimaksud, serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian.

"Kita akan pelajari, ini kan masalah kalau cukup maka tidak usah impor, jadi tidak bermasalah, tapi bagaimana produksi itu ditingkatkan itu kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian," ujarnya.

Sementara, Menteri Pertanian Suswono justru mengaku Kementerian Pertanian belum pernah mendapatkan data akurat mengenai seberapa banyak produksi kentang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas komoditas ini.

"Sejauh ini hampir tidak pernah diajak bicara untuk berapa volume produksi sehingga bisa diketahui berapa kekurangannya. Sekarang faktanya banyak petani-petani kentang yang terpukul karena harga yang murah sehingga tidak membangkitkan semangat dia menanam kentang. Ini yang harus dihindari," ujarnya.


Sumber  : Antara News

Bank Mandiri cetak volume perdagangan Rp836,79 triliun

Jakarta, PT Bank Mandiri Tbk., hingga September 2011 mencatat volume transaksi perdagangan sebesar 94,5 miliar dolar AS (Rp836,79 triliun).

Transaksi itu naik 21,3 persen dari periode yang sama 2010 sebesar 77,9 miliar dolar (Rp689,80 triliun), kata Direktur Commercial & Business Banking PT Bank Mandiri (BMRI), Sunarso di Jakarta, Jumat.

Pertumbuhan transaksi perdagangan itu ditopang oleh beberapa transaksi, antara lain transaksi ekspor tumbuh sebesar 14,2 persen dari sebelumnya 43,7 miliar dolar (sekitar Rp386,96 triliun) menjadi 50 miliar solar (Rp442,75 triliun).

"Transaksi ekspor memberikan kontribusi sebesar 52,9 persen dari total volume perdagangan dan lebih dari 95 persen transaksi tersebut merupakan transaksi ekspor non-LC," tuturnya.

Sunarso menambahkan untuk transaksi impor tumbuh sebesar 31,2 persen dari sebelumnya 30,3 miliar dolar (sekitar Rp268,30 triliun) menjadi 39,8 miliar dolar AS (sekitar Rp352,42 triliun).

Transaksi impor ini memberikan kontribusi sebesar 42 persen dari total volume perdagangan atau lebih dari 93 persen transaksi itu merupakan transaksi impor non-LC.

Sementara itu, pembiayaan transaksi perdagangan domestik dengan skema "Supply Chain" dan "Invoice Financing" yang diluncurkan akhir 2010, volumenya tumbuh dengan cepat mencapai 81 juta dolar atau sekitar Rp717,25 miliar pada akhir September 2011.

"Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis pembiayaan untuk sektor perdagangan (trade financing) baik perdagangan internasional, maupun perdagangan domestik," katanya.

Untuk meningkatkan pengembangan bisnis ini, perseroan menggandeng Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) dalam mengasuransikan pembiayaan transaksi ekspor non-LC dan perdagangan domestik yang dilakukan Bank Mandiri.

Melalui kerja sama ini, ASEI sebagai BUMN yang bergerak di bidang usaha asuransi ekspor dan umum, akan memberikan pertanggungan kepada Bank Mandiri, baik terhadap risiko komersial maupun risiko politik, atas pengambilalihan tagihan nasabah eksportir Bank Mandiri.

"Kerja sama ini juga merupakan strategi bisnis Bank Mandiri dalam mengelola dan menimalisir risiko dalam pembiayaan ekspor non-LC dan perdagangan domestik," kata Sunarso. 


Sumber : Antara News

Bank BUMN kunci kekuatan ekonomi RI

Jakarta, Perbankan BUMN merupakan kunci kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin, dalam kondisi ekonomi normal, privatisasi dianggap sebuah kunci sukses.

Namun dalam krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat seperti saat ini, menurut dia, mempertahankan bank-bank BUMN adalah kunci ekonomi untuk terus menggeliat.

"Jika tidak ada bank-bank BUMN ini, maka rupiah akan parah dan tidak stabil," ulasnya.

Pernyataan Dahlan itu sama dengan kebijakan yang dilakukan para pemimpin Eropa, terutama Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, untuk menopang permodalan sektor perbankan sebagai antisipasi jika beberapa negara Eropa yang terbelit utang sampai mengalami gagal bayar (default).

Sementara itu, Chief Economist CIMB Niaga, Winang Budoyo, mengatakan imbas krisis Eropa dan AS sendiri saat ini sudah merambah ke kawasan Asia Tenggara.

Hal ini terlihat dari penurunan ekspor dari sejumlah negara ASEAN ke kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

"Kita berharap kondisi ini hanyalah sesaat. Apalagi efek dari krisis global belum menyentuh sendi-sendi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan hasil riset perbankan yang dilakukan Bank Indonesia (BI), perbankan nasional merupakan salah satu sektor yang relatif kuat dalam menghadapi guncangan krisis.

"Ini artinya, perbankan bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencapai target pertumbuhan," tandasnya.

Menurut Winang, cadangan devisa Indonesia hingga akhir September tercatat senilai 114,5 miliar dolar AS, atau turun dibandingkan cadangan devisa pada Agustus 2011 yang sebesar 125 miliar dolar AS (Rp1.120 triliun).


Sumber : Antara News

Produk Resleting Made in Indonesia Mendunia

Jakarta, Produk resleting (Zipper) dengan merek dagang Amco Zip berhasil menarik banyak pembeli dalam ajang Trade Expo Indonesia 2011. Pembeli asal Turki, India, Bangladesh, Italia dan Peru telah menandatangani kontrak dagang dengan PT Fajarindo Faliman Zipper, selaku perusahaan yang memproduksi Amco Zip.

Amco Zip juga tengah melakukan penjajakan ekspor dengan pembelai asal UAE (United Arab Emirates). Produk resleting ini diproduksi dari pabrik di atas lahan seluas 10 hektar di Jl. Daan Mogot Km 19 Jakarta.

Dalam ajang TEI 2011, produk laser cutting juga menarik perhatian pengunjung. Produk hasil pengembangan dari Magelang ini mampu menghasilkan potongan lebih halus dan presisi, melebihi dari yang dihasilkan produk serupa di pasaraan.

"Sejak hari pertama, pembeli mancanegara telah memperhatikan produk tersebut. Ini menunjukkan, TEI 2011 merupakan sarana efektif dalam mempromosikan produk dalam negeri," kata Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Hesti Indah Kresnarini dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di Jakarta, Minggu (23/10/2011).

Transaksi TEI ke-26 pun telah mencapai US$ 351 juta, ata 92,37% dari target yang disampaikan penyelenggara US$ 380 juta selama empat hari pameran. Transaksi masih dominan pada sektor jasa, dengan penyumbang terbesar dari jasa tenaga kerja bidang kesehatan. Total transaksi di sektor jasa mencapai US$ 201.8 juta.

Sedangkan sisanya US$ 149,2 juta merupakan transaksi produk seperti furnitur, perhiasan, handicraft, konsemtik dan herbal, kopi serta wooden products. Hesti menambahkan, jumlah pengunjung hingga Jumat (21/1/2011) mencapai 6.391 orang, yang berasal dari 89 negara mitra dagang.

Transaksi dari negara berkembang dan non tradisional mencapai 84,4%. Mereka datang dari India, Malaysia,Mesir, Bangladesh dan Iran. Sedangkan buyer dari negara tradisional hanya sebesar 15,6%.

Hesti menjelaskan bahwa TEI tidak hanya menargetkan transaksi langsung yang terjadi selama penyelenggaraan TEI 2011, melauikan aliansi atau kerja sama strategis. Ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama dengan negara Nigeria dan Taiwan.

"Kerjasama yang terjalin antara pelaku usaha di Indonesia dan pembeli setelah pameran tidak kalah penting. Promosi ini merupakan upaya kami untuk menerobos pasar-pasar di luar negeri, terutama target kita adalah pasar non-tradisional yang aksesnya masih terbuka bagi produk Indonesia namun perlu dioptimalkan lagi," tegasnya.

Sumber : Detik Finance

Sabtu, 22 Oktober 2011

BANGUN TEKNOLOGI MATERIAL UNTUK INDUSTRI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Teknik pembuatan Produk Material
“Kemandirian bangsa dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan atau alutsista merupakan agenda nasional yang perlu mendapat dukungan dari berbagai bidang teknologi. Termasuk juga didalamnya perencanaan dan tahapan pencapaian yang sistematis dan terpadu,” ungkap Kepala BPPT, Marzan A Iskandar dalam sambutan pembuka acara Focus Group Discussion Membangun Strategi dan Peta Jalan Bidang Teknologi Material Guna Mendukung Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional di Bandung (5/10).

Namun, sambungnya, ancaman terhadap sistem pertahanan Indonesia masih tinggi seperti adanya beberapa gangguan kedaulatan di wilayah perbatasan dan udara nasional berupa pelayaran dan penerbangan gelap oleh pihak asing. “Dari segi pengembangan alutsista TNI, sasaran pembentukan kemampuan pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum baru mencapai kesiapan alutsista rata-rata 45% dari kebutuhan,” tambahnya.
“Untuk mengatasi keadaan tersebut, telah diupayakan peningkatkan kemampuan pertahanan melalui pembangunan dan penguatan sistem, personil, materil, dan fasilitas dengan melibatkan tiga industri yaitu PT DI, PT Pindad dan PT PAL. Sebagai lembaga litbang, BPPT harus melakukan upaya kolaborasi sehingga terjalin harmonisasi dengan tiga industri ini,” jelas Marzan lebih lanjut.
Menurutnya, sebagai permulaan harus dilihat kebutuhan sistem pertahanan keamanan. “Saat ini, untuk memenuhi berbagai kebutuhan alutsista, BPPT dapat mendukung penyiapan produk bahan baku dan produk material yang masih sangat bergantung dari luar negeri seperti bahan-bahan untuk pembuatan tank, pesawat dan kapal tempur, kapal selam, dan banyak lagi alat pertahanan lainnya”. 
Marzan mengatakan pada umumnya kegagalan terjadi karena kualitas pada material. Desain sudah baik tetapi ketika membuat prototipe ternyata bermasalah di kualitas material, namun untuk membangun industri material memang dibutuhkan investasi yang tinggi. “Oleh karena itu, dengan potensi serta sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dimiliki BPPT diharapkan dapat dielaborasikan dengan para pemangku kepentingan khususnya Kementerian Pertahanan untuk mendukung terwujudnya strategi dan peta jalan penguasaan teknologi material lokal baik melalui alih teknologi, forward maupun reverse engineering,” ucapnya.
Senada dengan Kepala BPPT,  ,Koordinator Bidang  Teknologi Material PTM BPPT, Asep Riswoko mengatakan untuk penggunaan material lokal dalam alutsista, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. “Alih Teknologi dilakukan melalui lisensi atau pelatihan yang berkaitan dengan pengadaan alutsista dan peralatan kepolisian dari luar negeri”.
Kemudian, sambungnya, Forward Engineering yaitu meningkatkan kemampuan dan ketersediaan SDM dalam memahami berbagai bidang ilmu dasar dan ilmu terapan bagi penguasaan teknologi melalui tahapan Idea – Design – Manufacturing – Testing dan Reverse engineering juga perlu dilakukan. Misalnya dengan membongkar sistem senjata (produk) yang dimiliki untuk dipelajari dan dikembangkan menjadi produk baru sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Hasil pencapaian saat ini di PTM yaitu pembuatan prototipe keramik armor untuk pelindung kendaraan tempur dimana sudah didapatkan data potensi kebutuhan material keramik armor untuk pelindung kendaraan tempur dan aplikasi hankam lainnya. Identifikasi fasilitas pendukung untuk preparasi dan fabrikasi material keramik armor, hasil kajian bahan baku penyusun material keramik armor, hasil kajian teknik manufaktur material keramik armor, desain Komposisi Material Keramik Armor dan standar uji mekanis dan balistik material keramik armor juga sudah dihasilkan.
“Diharapkan prototipe  keramik armor ini dapat dimanfaatkan untuk pelindung kendaraan tempur panser produk PT Pindad. Serta sasaran akhir yang diharapkan yaitu Kementerian Pertahanan dan Polri dapat suplai kebutuhan peralatan hankam dari dalam negeri”, ungkap Asep.

Sumber : Bppt