Kepala PIP Soritaon Siregar mengungkapkan hal tersebut di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/10/2011). Menurut Soritaon, pada 2012 nanti pihaknya mulai mengumpulkan dana sebesar Rp 2 triliun dari kebutuhan dana pembelian saham Inalum yang diperkirakan membutuhkan investasi senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,3 triliun (dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dollar AS). Inalum akan habis kontraknya pada 2013.
"Kami sudah mendapatkan persetujuan DPR atas usul investasi sebesar Rp 3,2 triliun untuk 2012. Rencana kami Rp 1,2 triliun untuk pembiayaan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan jembatan, sisanya Rp 2 triliun buat mengangsur pembelian Inalum," kata Soritaon.
Untuk menutup kekurangan dana investasi yang dibutuhkan nanti, menurut Soritaon, pada 2013, PIP akan meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun lagi dari pemerintah. "Kenapa dicicil? Soalnya kalau langsung pada saatnya nanti harus disiapkan sekaligus, pasti lebih berat," ungkapnya.
Kendati baru akan digunakan tahun 2013 nanti, ketika kontrak karya habis, Soritaon memastikan dana "tabungan" sebesar Rp 2 triliun yang disiapkan itu tidak akan menganggur. "Kami bisa menginvestasikannya ke saham, SUN, ORI, atau yang lancar likuditasnya agar sewaktu digunakan mudah dicairkan," tuturnya.
Sebagai gambaran, saat ini proses pengambilalihan saham 58,8 persen PT Inalum milik konsorsium Jepang masih dalam tahap audit oleh tim yang dipimpin Menteri Perindustrian MS Hidayat. Audit yang dilakukan tim Kemenperin tersebut menyangkut tiga aspek, yakni audit finansial, audit peralatan, dan audit manajemen.
Audit ini sangat penting sebelum nantinya 100 persen saham PT Inalum diambil alih oleh Pemerintah RI. Adapun soal teknis keterlibatan 10 kabupaten/kota untuk memiliki saham PT Inalum akan dibicarakan setelah audit selesai, termasuk keterlibatan Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota sekitar Danau Toba dan Asahan.
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar