"Setidaknya, ada lembaga yang dikhususkan untuk menangani itu," katanya di Medan, Sabtu, terkait Peringatan Satu Tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).
Selama ini, kata Ami, pola pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di tanah air, baik melalui koperasi mau pun UKM dinilai kurang fokus.
Hal itu disebabkan hampir seluruh institusi negara menangani pengembangan kewirausahaan tersebut meski pemerintah telah membentuk Kementerian Koperasi dan UKM.
"BI, Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, semuanya ikut menangani," katanya.
Akibatnya, kata dia, tidak ada program yang fokus dan terpadu karena pola pembinaan dan pengembangannya dilakukan secara "keroyokan".
Tidak fokusnya pola tersebut menyebabkan bantuan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan itu sering menumpuk pada kelompok UKM tertentu.
Jika UKM tertentu mendapatkan simpati dari BUMN dan perusahaan swasta yang akan memberikan sisa keuntungan dan dana tanggung jawab sosial (coorporate social responsibiliy /CSR), maka dananya hanya mengalir untuk UKM tersebut.
Sedangkan UKM dan kelompok kewirausahaan lain yang kurang dikenal dan belum mendapatkan simpati tidak akan menerima bantuan yang dapat dijadikan modal usaha itu.
Jika tidak ingin membentuk lembaga, mungkin pemerintah perlu memaksimalkan peranan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai satu-satunya institusi negara yang fokus dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.
BUMN yang ingin memberikan lima persen sisa keuntungan dan perusahaan swasta yang berniat memberikan CSR dapat menyalurkannya melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
"Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM yang perlu kerja keras untuk memanfaat dana itu guna mengembangkan kewirausahaan," katanya.
Kemudian, Ami yang juga Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi USU itu menambahkan, pemerintah juga perlu mempermudah kalangan wira usaha untuk mendapatkan modal kredit dari perbankan.
Jika masih sulit mendapatkan modal, diperkirakan cukup payah kewirausahaan bisa dikembangkan. "Yang penting, jangan terlalu banyak administrasi," katanya.
Sedangkan upaya lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah adanya pendidikan dan pengembangan budaya wira usaha di kalangan masyarakat.
Meski sebagian masyarakat telah berupaya menjadi wira usaha, tetapi tidak jarang kurang mengalami perkembangan karena tidak mengetahui sistem yang baik dalam berusaha.
"Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang cara berusaha yang baik, seperti aspek peningkatan produksi, promosi, hingga pembukuan. Pemerintah harus memberikan pendidikan mengenai itu," kata Ami.
Dalam Peringatan Satu Tahun GKN dan peluncuran Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta, Kamis (8/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai peluang dan ruang untuk berwirausaha di Indonesia masih terbuka luas.
"Potensi dan sumber daya kita besar, baik pertanian, industri ataupun jasa. Namun realitas yang lain menunjukkan belum semuanya itu kita berdayakan secara optimal," katanya.
Sumber : Antara News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar